Showing posts with label Geopolitik. Show all posts
Showing posts with label Geopolitik. Show all posts

Tuesday, February 7, 2017

Published 11:04 PM by with 0 comment

Amerika Serikat Akan Kembalikan Sebagian Okinawa ke Jepang



    Amerika Serikat akan mengembalikan sebagian wilayah di Okinawa yang dipakai sebagai fasilitas pelatihan hutan bagi pasukan kepada Jepang.

    Amerika Serikat Akan Kembalikan Sebagian Okinawa ke JepangPeta Jepang (Thinkstock)
    Amerika Serikat akan mengembalikan sebagian wilayah di Okinawa ke Jepang. Saat ini, sebagian wilayah Okinawa itu dipakai sebagai fasilitas pelatihan hutan bagi pasukan Amerika.
    Pengembalian tanah seluas 4 ribu hektar tersebut tersebut dilakukan di tengah-tengah ketidaknyamanan karena terus berlanjutnya kehadiran militer AS di pulau itu.
    Kebijakan AS itu akan mengurangi wilayah yang dikuasai Amerika di Okinawa sebesar 17 persen.
    Ketidaksukaan yang sejak lama ada terkait kehadiran pasukan Amerika di Okinawa terpicu kembali tahun ini karena ditangkapnya mantan marinir AS terkait perkosaan dan pembunuhan wanita setempat.
    Wilayah paling selatan di Jepang itu hingga kini masih menjadi basis militer AS yang dihuni puluhan ribu serdadu.
    Pulau Okinawa merupakan lokasi pangkalan militer AS terbesar di kawasan Asia.
    Sejarah mencatat, sedikitnya 80.000 tentara Jepang tewas dan lebih dari 100.000 warga Okinawa dibunuh atau bunuh diri selama Perang Dunia Kedua.

    (Bayu Galih/Kompas.com/Sumber: BBC Indonesia)
    Baca Lengkap
          edit

    Saturday, January 21, 2017

    Published 3:10 AM by with 0 comment

    Banyak Wanita dan Anak-anak Meninggal di Laut Papua Nugini

    Warga Papua Niugini sering melihat hal yang menyedihkan, yakni banyak wanita dan anak-anak imigran mati mengambang di laut sekitar Pulau Manus.
    Banyak Wanita dan Anak-anak Meninggal di Laut Papua NuginiPeta Papua Nugini (Kompas)
    Warga Papua Niugini sering melihat hal yang menyedihkan, yakni banyak wanita dan anak-anak imigran mati mengambang di laut sekitar Pulau Manus.  
    Perdana Menteri Papua Niugini Peter O’Neill menyampaikan hal itu di Melbourne, Kamis (3/3/2016). Ia menyerukan, sudah saatnya Australia menutup kamp pencari suaka di Manus karena telah menjadi masalah bagi Papua Niugini, seperti dilaporkan Sydney Morning Herald.
    "Ketika kami ada begitu melihat wanita dan anak-anak meninggal di laut. Kami memberikan bantuan dan itu yang telah kami lakukan,” kata O’Neill, tanpa merinci.
    Pulau di wilayah teritorial Papua Niugini itu adalah salah satu tempat yang dipakai otoritas Australia untuk menampung pencari suaka dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Namun, kehadiran imigran di sana, kata O’Neill, telah merusak reputasi pulau itu.
    Pemerintah koalisi Australia yang dipimpin Partai Liberal berhaluan konservatif mulai berkuasa pada 2013. Mereka mengampanyekan “Stop the Boats”, yang berarti menghentikan aliran imigran dan mengadopsi langkah-langkah tegas untuk mencegah aliran pencari suaka.
    Siapa pun yang masuk ke Australia dengan kapal atau perahu ditangkap. Mereka lalu dikirim ke pusat penampungan di Manus dan Nauru, di Samudra Pasifik. Selain itu, Australia juga mengirim pulang ke negara asal imigran atau pencari suaka.
    O'Neill juga mengatakan, pusat detensi di Manus pada akhirnya harus ditutup. Negaranya tidak memiliki sumber daya untuk memukimkan imigran. Namun, keputusan akhir tergantung Australia.
    “Pada tahap tertentu, tentu saja, kita harus menutup pusat detensi itu. Orang-orang ini tidak bisa tetap berada di Manus selamanya. Namun, hal itu sepenuhnya terserah Australia," ujar O’Neill, seperti dirilis Reuters.
    Menanggapi pertanyaan tentang apakah fasilitas detensi telah merusak reputasi Papua Niugini, O'Neill mengatakan, masalah itu telah merusak wilayahnya.
    Kebijakan Australia menyediakan penampungan bagi pencari cuaka lepas pantai telah memicu kecaman internasional dari kelompok pegiat HAM, termasuk PBB. Sejauh ini, para pencari suaka yang tiba di Australia masih kecil dibandingkan di Eropa dan menjadi isu politik yang panas.
    Pengadilan Tinggi Australia bulan lalu menolak untuk mendeportasi 267 anak-anak pengungsi dan keluarga mereka yang dibawa ke Australia dari Nauru untuk berobat. Penahanan dan kemungkinan deportasi kembali ke Nauru terhadap seorang bayi perempuan yang dikenal sebagai Asha menggemparkan dunia.
    Bayi yang lahir di Australia dari orangtua Nepal memicu curahan dukungan yang luas di Australia dan juga belahan lain dunia, termasuk Indonesia.

    (Pascal S Bin Saju/Kompas.com)
    Baca Lengkap
          edit
    Published 3:09 AM by with 0 comment

    Ketika Indonesia "Mendamaikan" Filipina dan China...

    Perwakilan Indonesia dalam sidang Komite Penyusunan Draf ASEP ke-9 berhasil "mendamaikan" Filipina dan China terkait isu Laut Tiongkok Selatan.
    Ketika Indonesia ''Mendamaikan'' Filipina dan China...Wilayah perairan dalam garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang diklaim Tiongkok. (BBC Indonesia)
    Penyelenggaraan Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-9 sempat diwarnai "ketegangan" antara Filipina dan China. Hal itu terjadi saat sidang Komite Penyusunan Draf (Drafting Committee) di Gedung Parlemen Mongolia, Ulaanbaatar, Rabu (21/4/2016).
    Ketegangan berawal saat pembahasan Draf Deklarasi ASEP ke-9 masuk ke dalam poin ke-17. Parlemen Filipina menilai jika draf terakhir yang telah direvisi terlalu general.
    Adapun bunyi draf tersebut yaitu "Parlemen ASEP perlu mencatat pentingnya memperkuat keamanan maritim dan stabilitas, keamanan dan kebebasan navigasi di laut secara penuh, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui universal sesuai hukum internasional".
    Pihak Filipina menganggap parlemen ASEP perlu memberikan perhatian atas perkembangan yang terjadi di Laut China Selatan akhir-akhir ini.
    Adanya kegiatan reklamasi di sejumlah wilayah dianggap berpotensi dapat mengganggu stabilitas dan meningkatkan ketegangan di kawasan.
    "Untuk itu perlu adanya peningkatan rasa saling percaya dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi," kata salah seorang perwakilan Parlemen Filipina.
    Sementara, pihak China menilai tidak perlu mempertajam isu Laut China Selatan di dalam Draf Deklarasi tersebut. Sebaliknya, mereka menilai untuk menyelesaikan hal itu cukup mengadopsi Draf Luxemburg.
    Upaya lobi
    Sidang pun sempat diskors selama 15 menit untuk lobi guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.
    Parlemen Indonesia diwakili oleh anggota Komisi I sekaligus Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, Tantowi Yahya.
    Anggota Fraksi Golkar itu sepakat bahwa China harus menghentikan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keinginan Filipina untuk mengadopsi sejumlah hal di dalam draf itu tak bisa serta merta dipenuhi.
    "Memang tidak boleh terlalu general. Hal-hal yang bersifat aksi yang dilakukan China harus dihindari, tapi di draf itu tidak dibahas sama sekali," ujar Tantowi.
    Tantowi lantas mengusulkan perbaikan draf dengan menyesuaikan kondisi terakhir di Laut China Selatan.
    Menurut dia, semua pihak di kawasan perlu menjaga perdamaian, keamanan maritim, kebebasan navigasi di laut dan menghindari tindakan sepihak yang mampu meningkatkan ketegangan.
    "Dan segala sengketa maritim harus diselesaikan secara damai sesuai dengan Piagam PBB, prinsip universal dan hukum internasional termasuk UNCLOS," kata dia.
    Usulan itu lantas dapat diterima baik oleh China maupun Filipina, termasuk juga mendapat dukungan dari Vietnam dan Australia.

    (Dani Prabowo/Kompas.com)
    Baca Lengkap
          edit
    Published 3:07 AM by with 0 comment

    Demi Laut China Selatan, China Adu Domba ASEAN

    Setelah bulan-bulan penuh provokasi militer, Tiongkok kini mulai menghidupkan mesin diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan.
    Demi Laut China Selatan, China Adu Domba ASEANLaut Tiongkok Selatan. (google.com)
    Tiongkok menggerakkan mesin diplomasi untuk mencari dukungan atas klaimnya di Laut Tiongkok Selatan.
    Upaya tersebut dilakukan menjelang pengumuman keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, seperti dilaporkan Deutche Welle, Senin (2/5/2016).
    Setelah bulan-bulan penuh provokasi militer, Tiongkok kini mulai menghidupkan mesin diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan. Langkah itu diambil menjelang keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, yang akan diumumkan dalam beberapa pekan.
    Baru-baru ini, negeri "Tirai Bambu" itu berhasil mengamankan dukungan Belarusi dan Pakistan.
    Kedua negara itu kini "menghormati" sikap Tiongkok dalam konflik tersebut. Demikian tulis Kementerian Luar Negeri di Beijing.
    Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Asia dan Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Beijing "bersikeras memecahkan masalah Laut Tiongkok Selatan secara damai lewat konsultasi dan negosiasi dengan pihak yang bersangkutan".
    Beijing diyakini berupaya memecah ASEAN lewat diplomasi.
    Belum lama ini, media-media Tiongkok mengutip Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok ihwal kesepakatan dengan Kamboja, Laos, dan Brunei, bahwa konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak akan membebani hubungan Tiongkok dan ASEAN.
    Strategi bilateral Tiongkok
    Selain itu, keempat negara telah bersepakat akan mencari solusi lewat dialog langsung antara negara, bukan melalui ASEAN. Kesepakatan itu dibantah oleh juru bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan. Dikatakan, Kamboja tetap bersikap netral.
    Dengan strategi mencari damai lewat negosiasi bilateral, Tiongkok dicurigai ingin menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan masing-masing negara yang bertikai.
    Sebab itu pula, Pemerintah Amerika Serikat mengimbau ASEAN untuk memperkuat persatuan.
    ASEAN sebagai sebuah organisasi "memiliki keunggulan dalam jumlah" untuk menghadapi isu sulit, seperti Laut Tiongkok Selatan, kata Anthony Blinken, Wakil Menteri Luar Negeri AS.
    Menurut dia, ASEAN harus berpegang pada keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag terkait gugatan Filipina ihwal Kepulauan Spratly.
    Tiongkok yang menolak mengakui pengadilan tersebut juga dilaporkan aktif melobi negara lain untuk mengikuti sikapnya.

    (Pascal S Bin Saju/Kompas.com)
    Baca Lengkap
          edit
    Published 3:04 AM by with 0 comment

    Filipina Cabut Isu Laut Tiongkok Selatan, ASEAN Keluar dari Kebuntuan Bersama

    Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berhasil keluar dari kebuntuan selama berhari-hari terkait status hukum kasus Laut Tiongkok Selatan.
    Filipina Cabut Isu Laut Tiongkok Selatan, ASEAN Keluar dari Kebuntuan BersamaKapal militer membentuk formasi ketika melakukan operasi di Laut Tiongkok Selatan. (Thinkstock)
    Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berhasil keluar dari  kebuntuan selama berhari-hari terkait status hukum kasus Laut Tiongkok Selatan. 
    Hal itu terjadi setelah Filipina, Senin (25/7/2016), mencabut permintaannya agar pernyataan bersama ASEAN menyebutkan keputusan hukum kasus Laut Tiongkok Selatan setelah Kamboja keberatan.
    Dukungan dari Kamboja itu membuat Tiongkok gembira. Beijing secara terbuka mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap sikap mereka dalam sengketa maritim tersebut.
    Status hukum Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekacauan dalam pertemuan regional ASEAN yang digelar di Vientiane, ibu kota Laos.
    Tumpang tindih klaim dengan China dalam industri pelayaran merupakan isu paling diperdebatkan dalam ASEAN.
    Ke-10 negara anggota ASEAN ingin menegaskan kedaulatan mereka sembari mencari kata sepakat dan di sisi lain mendorong hubungan politik dan perdagangan dengan Beijing.
    Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan perairan itu, namun Filipina, Vietnam, Malaysia,  Brunei, dan bukan anggota ASEANyakni Taiwan,  juga memiliki klaim sama.
    Dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang didukung PBB pada 12 Juli, Filipina memenangi gugatan hukum dengan China atas sengketa di Laut Tiongkok Selatan.
    Hukum laut internasional
    Baik Filipina maupun Vietnam mengharapkan keputusan tersebut, yang menolak klaim china di jalur laut strategis yang menjadi jalur bagi niaga dunia senilai 5 triliun dollar AS per tahun.
    Kedua negara itu juga menyerukan agar penghormatan atas hukum laut internasional disebutkan dalam pernyataan bersama.
    Para diplomat ASEAN mengatakan, Kamboja yang meminta dilakukannya pembicaraan bilateral menentang penyebutan keputusan hukum tersebut.
    Manila sepakat untuk menghilangkan rujukan kepada keputusan hukum itu dalam pernyataan bersama, kata seorang diplomat ASEAN, Senin.
    Hal itu dilakukan Manila untuk mencegah agar kebuntuan itu tidak mengarah pada kegagalan mengeluarkan pernyataan bersama.
    Meski demikian, pernyataan bersama tersebut menyebutkan pentingnya menemukan resolusi damai dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang menjadi rujukan bagi keputusan mahkamah tersebut.
    Pemandangan Matahari terbit di ...Pemandangan Matahari terbit di Pantai Kencana, Natuna, Kepulauan Riau—penduduk Ranai menyebutnya Pantai Stress. Kepulauan Natuna menjadi gugusan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Daratan dan perairannya mengandung berbagai barang tambang yang melimpah, seperti pasir kuarsa, gas alam, dan minyak bumi. (Warsono/National Geographic Indonesia)
     "Kami masih sangat memperhatikan perkembangan terbaru dan yang tengah berjalan serta mencatat keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa menteri dalam masalah reklamasi lahan dan peningkatan aktivitas di kawasan, yang menggerus kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan dan bisa mengganggu perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan," demikian pernyataan bersama ASEAN tersebut.
    Penting untuk menghindari militerisasi kawasan, dan menjaga kebebasan navigasi, kata pernyataan itu.
    Beijing mengatakan keputusan PCA tersebut tidak memiliki landasan atas haknya di laut, dan menyebutkan kasus tersebut sebagai lelucon.
    Posisi Kamboja benar dan akan menjaga persatuan ASEAN serta kerja sama dengan Tiongkok, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada Menlu Kamboja Prak Sokhon, dalam pernyataan di situs web Kemenlu Tiongkok, Senin ini.
    "Tiongkok sangat mendukung Kamboja dan negara-negara ASEAN lain yang bersikap netral serta menjaga keadilan," kata Wang.
    Tiongkok berulangkali menuding AS meningkatkan ketegangan di kawasan dan memperingatkan Jepang untuk tidak ikut campur dalam sengketa tersebut.
    "Kami tidak akan mengizinkan pihak luar manapun mencoba mengeksploitasi dan membesar-besarkan kasus arbitrase Laut Tiongkok Selatan dan menimbulkan kekacauan di kawasan ini," kata Wang.
    Kekuatan besar tiba
    AS yang bersekutu dengan Filipina dan tengah berupaya mendekatkan hubungan dengan Vietnam, meminta Tiongkok agar menghormati keputusan mahkamah tersebut.
    AS mengkritik pembangunan pulau buatan Tiongkok dan fasilitas-fasilitas lain di laut. Kapal-kapal perang AS juga berlayar di dekat kawasan sengketa tersebut untuk menegaskan hak atas kebebasan navigasi.
    Menlu AS John Kerry tiba di ibu kota Laos, Senin ini. Ia diperkirakan akan membicarakan isu-isu maritim dalam pertemuannya dengan Wang maupun dengan anggota ASEAN. 
    Keduanya sudah berada di kota tersebut untuk menghadiri forum regional ASEAN dan pertemuan puncak Asia Timur, yang mempertemukan para diplomat ASEAN dengan AS, Tiongkok, Jepang, Rusia dan beberapa negara lain.
    Kerry akan mendesak negara-negara ASEAN untuk menggali cara diplomatik demi menurunkan ketegangan atas isu yang berpotensi menjadi titik panas militer, kata pejabat militer senior AS.
    Presiden Barack Obama akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Laos, dan menghadiri pertemuan puncak tahunan pada September.
    Peraih Nobel Aung San Suu Kyi juga berada di Laos, dan untuk pertama kalinya bertindak sebagai Menlu Myanmar dalam pertemuan ASEAN.

      (Pascal S Bin Saju/Kompas.com)
      Baca Lengkap
            edit
      Published 3:03 AM by with 0 comment

      Ulang Tahun ke-100, Finlandia Bakal Dapat Kado Gunung dari Norwegia

      Norwegia sedang mempertimbangkan untuk "memindahkan" sebuah gunung atau setidaknya puncak gunung itu ke negeri tetangganya, Finlandia.
      Ulang Tahun ke-100, Finlandia Bakal Dapat Kado Gunung dari NorwegiaTugu batu perbatasan antara Finlandia dan Norwegia di dekat puncak Gunung Halti. (Lothar Sowada/Wikimedia Commons)
      Norwegia sedang mempertimbangkan untuk "memindahkan" sebuah gunung atau setidaknya puncak gunung itu ke negeri tetangganya, Finlandia.

      Pemerintah Norwegia sedang memikirkan untuk memberikan puncak Gunung Halti sebagai hadiah untuk Finlandia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan tahun depan.

      "Ada beberapa kesulitan formal dan saya belum membuat keputusan final. Namun, kami terus berusaha," kata PM Norwegia Erna Solberg kepada lembaga penyiaran NRK.

      Memindahkan perbatasan antara Norwegia dan Finlandia 150 meter ke sebelah utara dan 200 meter ke timur itu akan membuat Finlandia memiliki puncak tertinggi baru dan Norwegia kehilangan wilayah seluas 0,0015 kilometer persegi.

      Gunung Halti dengan ketinggian 1.365 meter tidak tercatat sebagai 200 puncak gunung tertinggi di Norwegia. Namun, salah satu gunung terpendeknya, Halditsohkka (1.324 meter), menjadi puncak tertinggi di Finlandia.

      Bjorn Geirr Harsson, seorang ahli geodesi, adalah orang pertama yang mengusulkan pemindahan gunung ini lewat akun Facebook-nya pada Desember lalu.

      "Ide saya adalah gunung ini sebagai hadiah dari rakyat Norwegia dan saya yakin rakyat Finlandia akan menghargai langkah ini," kata Harsson.

      "Langkah ini tak akan mengurangi mengubah wilayah Norwegia dan Finlandia. Namun, akan membuat perubahan besar bahwa titik tertinggi Finlandia akan berada di puncak gunung, bukan di lerengnya," tambah Harsson.

      Dilihat dari sisi geografi, Gunung Halti memiliki dua puncak, satu di Finlandia dan satu puncak lainnya di Norwegia.


      (Ervan Hardoko/Kompas.com)
      Baca Lengkap
            edit
      Published 3:02 AM by with 0 comment

      Amerika Serikat Akan Kembalikan Sebagian Okinawa ke Jepang

      Amerika Serikat akan mengembalikan sebagian wilayah di Okinawa yang dipakai sebagai fasilitas pelatihan hutan bagi pasukan kepada Jepang.
      Amerika Serikat Akan Kembalikan Sebagian Okinawa ke JepangPeta Jepang (Thinkstock)
      Amerika Serikat akan mengembalikan sebagian wilayah di Okinawa ke Jepang. Saat ini, sebagian wilayah Okinawa itu dipakai sebagai fasilitas pelatihan hutan bagi pasukan Amerika.
      Pengembalian tanah seluas 4 ribu hektar tersebut tersebut dilakukan di tengah-tengah ketidaknyamanan karena terus berlanjutnya kehadiran militer AS di pulau itu.
      Kebijakan AS itu akan mengurangi wilayah yang dikuasai Amerika di Okinawa sebesar 17 persen.
      Ketidaksukaan yang sejak lama ada terkait kehadiran pasukan Amerika di Okinawa terpicu kembali tahun ini karena ditangkapnya mantan marinir AS terkait perkosaan dan pembunuhan wanita setempat.
      Wilayah paling selatan di Jepang itu hingga kini masih menjadi basis militer AS yang dihuni puluhan ribu serdadu.
      Pulau Okinawa merupakan lokasi pangkalan militer AS terbesar di kawasan Asia.
      Sejarah mencatat, sedikitnya 80.000 tentara Jepang tewas dan lebih dari 100.000 warga Okinawa dibunuh atau bunuh diri selama Perang Dunia Kedua.

      (Bayu Galih/Kompas.com/Sumber: BBC Indonesia)
      Baca Lengkap
            edit
      Published 2:59 AM by with 0 comment

      Bangsa Perlu Hadapi Lima Tantangan Kelola Maritim Indonesia

      Bangsa Indonesia akan hadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
      Bangsa Perlu Hadapi Lima Tantangan Kelola Maritim IndonesiaIlustrasi (Thinkstock)
      Hukum internasional membuat Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Pengakuan hukum internasional dan masyarakat internasional akan prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya merupakan proklamasi ketiga Indonesia.
      “Prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya dapat dikatakan sebagai proklamasi ketiga Indonesia, dimana proklamasi pertama adalah deklarasi tertulis indentitas bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928 dan proklamasi kedua adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,” ujar Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno dalam orasi ilmiahnya di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Kamis (18/08/2016) lalu.
      Dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Pengelolaan Kawasan Maritim dan Perbatasan Indonesia dalam Kerangka Kerja Sama Regional Asia Tenggara’, Havas mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
      Tantangan pertama, bangsa Indonesia perlu mengetahui isi kolom air laut, biota laut, kandungan dasar laut, keamanan, dan keselamatan laut.
      “Indonesia memerlukan ilmu, teknologi, kapasitas keilmuan, dan pembiayaan yang tidak sedikit serta kemungkinan kerjasama internasional, mengingat sejumlah perairan Indonesia berbatasan dengan yuridiksi negara lain,” jelasnya.
      Pemanfaatan segala kekayaan laut Indonesia menjadi tantangan kedua bagi bangsa. Havas mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan lantaran posisi geostrategis Indonesia. Alur laut navigasi Indonesia tak hanya menghubungkan pulau-pulau yang ada di dalam Indonesia, namun juga menghubungkan kawasan Indonesia dengan perdagangan internasional.
      Havas pun mengingatkan akan tantangan ketiga bagi bangsa Indonesia terkait pemahaman akan ancaman terhadap, di, dan dari laut. Sejumlah ancaman tersebut seperti eksploitasi sumber daya alam, adanya pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan dan perdagangan orang, serta ancaman dari negara yang datang melalui laut.
      “Tantangan keempat adalah mengamankan kawasan maritim Indonesia dari berbagai ancaman,” jelas Havas. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan secara maksimal kawasan laut Indonesia.
      Melakukan foreign policy projection lewat diplomasi maritim adalah tantangan kelima bagi bangsa Indonesia. “Salah satu bentuk sederhana diplomasi maritim adalah diplomasi perbatasan laut dirancang untuk menyelesaikan delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan PNG,” jelas Havas.

      (Annisa Hardjanti)
      Baca Lengkap
            edit

      Friday, January 20, 2017

      Published 8:30 PM by with 0 comment

      Bangsa Perlu Hadapi Lima Tantangan Kelola Maritim Indonesia

      Bangsa Indonesia akan hadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
      Bangsa Perlu Hadapi Lima Tantangan Kelola Maritim IndonesiaIlustrasi (Thinkstock)
      Hukum internasional membuat Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Pengakuan hukum internasional dan masyarakat internasional akan prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya merupakan proklamasi ketiga Indonesia.
      “Prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya dapat dikatakan sebagai proklamasi ketiga Indonesia, dimana proklamasi pertama adalah deklarasi tertulis indentitas bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928 dan proklamasi kedua adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,” ujar Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno dalam orasi ilmiahnya di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Kamis (18/08/2016) lalu.
      Dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Pengelolaan Kawasan Maritim dan Perbatasan Indonesia dalam Kerangka Kerja Sama Regional Asia Tenggara’, Havas mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
      Tantangan pertama, bangsa Indonesia perlu mengetahui isi kolom air laut, biota laut, kandungan dasar laut, keamanan, dan keselamatan laut.
      “Indonesia memerlukan ilmu, teknologi, kapasitas keilmuan, dan pembiayaan yang tidak sedikit serta kemungkinan kerjasama internasional, mengingat sejumlah perairan Indonesia berbatasan dengan yuridiksi negara lain,” jelasnya.
      Pemanfaatan segala kekayaan laut Indonesia menjadi tantangan kedua bagi bangsa. Havas mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan lantaran posisi geostrategis Indonesia. Alur laut navigasi Indonesia tak hanya menghubungkan pulau-pulau yang ada di dalam Indonesia, namun juga menghubungkan kawasan Indonesia dengan perdagangan internasional.
      Havas pun mengingatkan akan tantangan ketiga bagi bangsa Indonesia terkait pemahaman akan ancaman terhadap, di, dan dari laut. Sejumlah ancaman tersebut seperti eksploitasi sumber daya alam, adanya pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan dan perdagangan orang, serta ancaman dari negara yang datang melalui laut.
      “Tantangan keempat adalah mengamankan kawasan maritim Indonesia dari berbagai ancaman,” jelas Havas. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan secara maksimal kawasan laut Indonesia.
      Melakukan foreign policy projection lewat diplomasi maritim adalah tantangan kelima bagi bangsa Indonesia. “Salah satu bentuk sederhana diplomasi maritim adalah diplomasi perbatasan laut dirancang untuk menyelesaikan delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan PNG,” jelas Havas.
      (Annisa Hardjanti)
      Baca Lengkap
            edit